Kamis (09/11/2023) BPMP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemerintah Daerah Tahun 2023
di laksanakan di Hotel Golden Tulis dari 09 - 11 November 2023.
Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemerintah Daerah Tahun 2023 di buka Langsung oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si.
Dalam Sambutannya Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini. Dengan peran BPMP Kalimantan barat yaitu menjalankan peran advokasi kebijakan saat ini, diharapkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar dapat dipahami, dipersiapkan implementasinya, dilaksanakan dan dimonitoring bersama antara UPT Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah sehingga dapat berjalan kebijakan tersebut dengan baik .
Kegiatan ini menghadirkan pada Pemangku Kebijakan di daerah yaitu para Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/ Kota/ Kabupaten , Kepala Bidang Sosial Budaya dari Bappeda Provinsi/ Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemerintah Daerah Tahun 2023 dilanjutkan dengan sesi panel dari setiap PIC PDM di BPMP Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sesi penyampaian oleh PIC PDM BPMP Provinsi Kalimantan ditekan pada materi yaitu : penjelasan kebijakan makro dari masing-masing program strategis Kemendikbudristek (Episode Merdeka Belajar), target yang akan dicapai, apa yang telah dilaksanakan dan bentuk kolaborasi dan kerjasama yang dapat dilakukan antara BPMP Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar Ke Pemerintah Daerah Tahun 2023 juga berfokus pada 4 kebijakan terbaru yang telah di atur dalam bentuk produk hukum:
1. Perdirjen GTK No. 4831/2023 Tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan
2. Permendikbudristek No. 46/2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
3. Permendikbudritek No. 47/ 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada PAUD, Dikdas dan Dikmen
4. Kepsesjen Kemendikbudristek No. 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang PPDB
Disamping itu agenda advokasi diisi dengan sesi berbagi dan bercerita tentang Praktik Baik terkait Implementasi Merdeka Belajar. yang telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/kota di Kalimantan Barat diantaranya :
Kabupaten Melawi bercerita tentang Praktik Baik Pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah.
Kabupaten Kapuas Hulu bercerita Praktik baik terkait transisi paud ke sd yang menyenangkan
Adapun Luaran lainnya yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan mengenai Program Merdeka Belajar dan didukung adanya regulasi yang menciptakan iklim positif terhadap kebijakan Merdeka Belajar di daerah
(BPMP Press)
#BPMPKALIMANTANBARAT
#Kemendikbudristek
#Merdekabelajar
#Kalimantanbarat
#Majubersatupendidikanbermutu